VIRALTIVI.COM – Memasuki H-2 berakhirnya hari kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jambi sebelum cuti bersama Idul Fitri 1447 H, suasana di berbagai kantor dinas tampak diliputi kegelisahan. Topik perbincangan di berbagai grup WhatsApp , media sosial pegawai tidak lagi soal rencana mudik, melainkan satu pertanyaan besar: Kapan THR dan TPP cair?
Kondisi tahun ini dinilai kontras dibanding periode sebelumnya. Biasanya, dua minggu sebelum lebaran, Tunjangan Hari Raya (THR) atau Gaji 14, termasuk TPP THR, sudah mengalir ke rekening pegawai. Namun hingga pertengahan Maret 2026 ini, kepastian tersebut masih belum terlihat.
Isu Tata Kelola Bank Jambi Jadi Sorotan
Keterlambatan ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pegawai. Muncul dugaan dari sejumlah ASN bahwa tersendatnya likuiditas untuk hak pegawai ini berkaitan erat dengan isu internal yang sedang menerpa Bank Jambi.
”Kami khawatir ini dampak dari masalah yang sedang ramai di Bank 9 Jambi. Sayang sekali jika persoalan manajemen di sana akhirnya merembet ke urusan perut pegawai,” ujar salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Meskipun asumsi ini menguat di akar rumput, perlu ditekankan dan Hingga saat ini, belum ada bukti konklusif yang menyatakan bahwa kendala di Bank Jambi adalah penyebab tunggal molornya hak-hak ASN tersebut.
Beban Ganda: TPP Macet Sejak Awal Tahun
Penderitaan ASN Pemprov Jambi kian terasa berat lantaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk bulan Januari dan Februari 2026 dikabarkan juga belum terbayar. Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang lebaran, macetnya TPP yang jumlahnya cukup signifikan tersebut menjadi pukulan telak bagi ekonomi rumah tangga abdi negara.
”Beban hidup sekarang serba mahal. Kami sangat bergantung pada TPP untuk menutupi kebutuhan operasional sehari-hari,” keluh pegawai lainnya.
Desakan Transparansi Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diturunkan, baik Gubernur maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi belum memberikan pernyataan resmi mengenai jadwal pasti pencairan. Bungkamnya otoritas terkait justru memperkeruh spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Selain faktor waktu, para ASN juga menaruh harapan besar pada mekanisme penyaluran. Belajar dari pengalaman awal Ramadan lalu di mana terjadi antrean panjang di kantor bank, muncul aspirasi agar pencairan kali ini bisa dilakukan secara lebih efisien—bahkan muncul usulan untuk dibayarkan secara tunai guna menghindari kemacetan sistem perbankan.
Publik kini menanti transparansi dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan klarifikasi: apakah keterlambatan ini murni masalah administratif, ataukah ada kendala sistemik yang lebih besar?
