Muaro Jambi — Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merealisasikan APBD 2025 hingga mencapai 99 persen serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut mendapat respons positif dari kalangan legislatif.
Meski demikian, capaian pengelolaan keuangan daerah tersebut diiringi catatan pengawasan agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Ketua DPC PPP Kabupaten Muaro Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD Muaro Jambi, Indra Gunawan, S.H., memberikan apresiasi atas kerja keras Pemkab Muaro Jambi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
”Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Realisasi APBD 99 persen dan WTP 10 kali berturut-turut menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar politisi yang akrab disapa Datuk Paul tersebut
Pentingnya Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Di sisi lain, Indra mengingatkan bahwa predikat WTP dan serapan anggaran yang tinggi hendaknya tidak membuat jajaran eksekutif berpuas diri. Menurutnya, indikator utama keberhasilan pembangunan terletak pada sejauh mana manfaat APBD dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
”WTP itu piagam kehormatan dari auditor. Tapi rakyat tidak makan piagam. Yang mereka rasakan adalah jalan desa yang bagus, Puskesmas dengan obat yang lengkap, dan bantuan UMKM yang cair tepat waktu,” tegasnya.
Untuk memastikan manfaat anggaran segera dirasakan publik, Indra meminta Pemkab Muaro Jambi melakukan percepatan pelaksanaan program APBD 2026 sejak awal tahun.
Langkah konkret yang didorong antara lain penyederhanaan prosedur birokrasi, percepatan proses lelang, dan efisiensi pencairan anggaran agar kegiatan pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun.
Dorong Evaluasi OPD dan Kemitraan Strategis
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Fraksi PPP mendorong Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Momentum APBD Perubahan 2026 dinilai tepat untuk membenahi unit kerja yang belum maksimal dan memberikan ruang gerak lebih cepat bagi OPD yang berkinerja baik.
Menghadapi agenda penyusunan APBD 2027, Indra menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif sejak pembahasan tahap awal KUA-PPAS. Ia menegaskan Fraksi PPP siap mengawal proses penganggaran secara konstruktif demi memastikan setiap rupiah anggaran daerah kembali untuk kepentingan masyarakat luas.
