MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum strategis tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sederet catatan kritis namun konstruktif terkait tata kelola keuangan daerah. Juru Bicara Fraksi PPP, Masito, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh berpuas diri hanya dengan capaian administratif.
Salah satu poin utama yang dityoroti adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PPP menilai Pemkab harus mengubah pola kerja lama yang terkesan stagnan dalam memacu sumber-sumber pendapatan daerah.
”Kami mendorong Pemkab untuk serius menggenjot pajak daerah, retribusi, dan penguatan BUMD. Harus berpikir out of the box. Jangan jalan di tempat, cari kiat baru bagaimana PAD bisa naik,” tegas Masito di hadapan peserta rapat paripurna.
Tak hanya sektor pendapatan, efisiensi alokasi belanja daerah juga menjadi sorotan tajam. Masito menekankan pentingnya mengikis anggaran belanja yang tidak produktif dan mengalihkannya secara massif ke sektor-sektor mendasar yang menyentuh langsung kehidupan warga, seperti pendidikan, kesehatan, pembenahan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan UMKM.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Fraksi PPP meminta penjelasan transparan dan rincian penyebab terjadinya penumpukan anggaran tersebut. Pihaknya mengimbau agar SiLPA dialokasikan secara tajam pada program-program berdampak pada tahun anggaran berikutnya, ketimbang sekadar menjadi pajangan angka di laporan keuangan.
Meski memberikan banyak kritikan, Fraksi PPP tetap menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Pemkab Muaro Jambi dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 kali berturut-turut. Namun, Masito mengingatkan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir dari sebuah tatanan pemerintahan.
”Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari opini WTP. Yang lebih penting adalah, apakah APBD sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau belum,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Fraksi PPP meminta agar seluruh temuan dan rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti hingga tuntas, sekaligus menjadikannya bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang
