MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna Penting di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Muaro Jambi, Senin (27/7/2026).
Rapat tersebut beragendakan pengambilan keputusan atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD TA 2025 sekaligus pengesahan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) lainnya menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., dengan didampingi Wakil Ketua I Wiranto dan Wakil Ketua II Jurjani. Hadir mewakili pihak eksekutif, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir bersama Sekretaris Daerah Budhi Hartono, unsur Forkopimda, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dorong Transparansi dan Pengawasan Konstruktif
Pengesahan Perda LPP APBD 2025 ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara pimpinan DPRD dan pihak Pemkab Muaro Jambi.
Langkah konstitusional ini menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan (controlling) legislatif terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Melalui pendapat akhir dewan, DPRD Muaro Jambi menyampaikan sejumlah catatan strategis dan evaluasi konstruktif atas pelaksanaan program APBD 2025. Poin-poin evaluasi tersebut penjelasannya ditujukan agar tata kelola keuangan Pemkab Muaro Jambi ke depan makin akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Perkuat Payung Hukum Pelayanan Publik
Selain menyepakati LPP APBD 2025, dewan juga merampungkan pembahasan dan meresmikan empat Ranperda lainnya. Langkah ini menegaskan komitmen legislasi DPRD dalam merespons kebutuhan hukum daerah dan mendukung kelancaran roda pemerintahan.
”Pengesahan produk hukum daerah ini merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, kepastian hukum yang telah disepakati ini dapat langsung berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi,” tegas pimpinan sidang.
Sinergi antara pengawasan ketat dan pembentukan regulasi yang responsif ini menunjukkan peran aktif DPRD Muaro Jambi dalam mengawal efektivitas kinerja anggaran pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat.
