VIRALTIVI.COM – Di tengah hiruk-pikuk persiapan menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah, Wali Kota Jambi mengirimkan pesan yang tidak main-main kepada jajaran manajemen Perumdam Tirta Mayang.
Baginya, perayaan hari raya masyarakat tidak boleh tercederai oleh perkara teknis yang seharusnya bisa diantisipasi: macetnya aliran air bersih.
Dalam keterangannya usai meninjau Terminal Alam Barajo, Sabtu (14/3/2026), Wali Kota menunjukkan wajah kepemimpinan yang enggan berkompromi soal urusan perut dan kebutuhan domestik rakyatnya.
Ia tak segan mengungkit evaluasi tahun lalu sebagai pengingat keras agar manajemen tidak “tidur” saat warga sedang tinggi-tingginya membutuhkan air.
Wali Kota menegaskan bahwa air bersih bukan sekadar komoditas dagang, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Ia memahami betul bahwa saat Lebaran, aktivitas rumah tangga meningkat tajam.
”Instruksi saya jelas dan tidak bisa ditawar: pasokan air bersih tidak boleh ada hambatan. Kita belajar dari pengalaman tahun lalu. Saya minta tahun ini tidak ada lagi keluhan krisis air saat warga merayakan Lebaran,” tegas Wali Kota dengan nada bicara yang lugas.
Menariknya, momentum Lebaran kali ini juga dijadikan “ujian kelayakan” bagi pimpinan baru Perumdam Tirta Mayang yang akan segera dilantik. Wali Kota memberikan tantangan terbuka: jadikan pelayanan Lebaran sebagai pembuktian komitmen.
Ia memerintahkan tim teknis untuk siaga 24 jam tanpa jeda. Tidak hanya menunggu laporan, tetapi melakukan jemput bola dengan mengecek seluruh infrastruktur dari pompa hingga pipa di titik rawan. Strategi ini diambil untuk memastikan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan melalui kran-kran air yang terus mengalir di rumah warga.
Menutup pernyataannya, Wali Kota Jambi berjanji akan memantau laporan harian secara personal. Baginya, keberhasilan pemerintah daerah saat hari raya diukur dari kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan bersilaturahmi.
”Air adalah kebutuhan vital. Kita ingin masyarakat Jambi bisa beribadah dengan tenang tanpa harus dipusingkan urusan air macet,” pungkasnya.
Ketegasan ini mengirimkan sinyal kuat bagi seluruh birokrasi di Kota Jambi: bahwa di bawah kepemimpinannya, kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dikawal hingga ke titik pelayanan paling dasar.
