MUARO JAMBI — Kemegahan Candi Muaro Jambi, kompleks percandian Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara, kini kembali menjadi sorotan. Di balik deretan bata merah bersejarah dan lanskap asrinya, tersimpan dinamika besar tentang keberlanjutan masa depan kawasan ini—terutama bagi kesejahteraan masyarakat penyangga yang menggantungkan hidup di sekitarnya.
Sorotan tajam datang dari DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Anggota legislatif, Ade Erma Suryani, menilai bahwa penanganan kawasan warisan peradaban Nusantara ini belum optimal dan terjebak dalam lambannya arus birokrasi.
Menurutnya, Candi Muaro Jambi tidak boleh sekadar menjadi pajangan seremonial, melainkan harus dikelola dengan komitmen nyata yang berdampak langsung pada kelestarian dan ekonomi warga setempat.
“Kita dihadapkan pada ironi kultural yang mendalam. Di satu sisi, Candi Muaro Jambi menyandang status prestisius sebagai kompleks percandian terluas yang berpotensi menjadi pendongkrak martabat daerah. Namun di sisi lain, kepedulian dan ketegasan aksi justru belum maksimal,” tegas Ade Erma.
Ia mengkhawatirkan minimnya langkah afirmatif dapat mengancam integritas situs sekaligus meminggirkan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Guna menjembatani hal tersebut, DPRD mendorong perlunya reorientasi kebijakan berbasis kepedulian rakyat. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran yang fokus pada pemeliharaan kawasan, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta optimalisasi edukasi publik dan diplomasi kultural bersama pemerintah pusat maupun dunia internasional.
Di sisi lain, masyarakat sekitar dan para pemerhati budaya menyambut baik perhatian yang dialamatkan pada situs ini. Bagi warga, upaya pelestarian yang diiringi penguatan pariwisata berbasis komunitas adalah kunci. Kebijakan strategis yang dinantikan bukan sekadar perdebatan birokrasi, melainkan langkah konkret yang mampu menjaga keaslian situs sejarah sekaligus menghidupkan roda perekonomian warga di sekeliling Candi Muaro Jambi.
