Sentralinfo.com, Jakarta – Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) yang beranggotakan ratusan ekonomi dan akademisi menilai kondisi ekonomi nasional saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka pun menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah sebagai upaya korektif terhadap arah kebijakan yang dianggap semakin tidak sehat.
Dalam pernyataannya pada 9 September 2025, AEI menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki tata kelola ekonomi. Mereka menyoroti berbagai program yang dinilai bersifat populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Danantara, yang menurut mereka justru membebani anggaran tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
7 Desakan Darurat Ekonomi AEI:
- Memperbaiki misalokasi anggaran dan mengalihkan dana negara ke kebijakan yang wajar, proporsional, serta lebih berpihak pada kepentingan publik.
- Mengembalikan independensi dan transparansi lembaga negara seperti BI, BPS, BPK, DPR, dan KPK agar tidak dipengaruhi kepentingan politik.
- Menghentikan dominasi negara di kegiatan ekonomi yang melemahkan peran sektor swasta dan UMKM, termasuk keterlibatan BUMN, TNI, Polri, hingga Danantara.
- Melakukan deregulasi dan penyederhanaan birokrasi dengan membatalkan kebijakan perdagangan diskriminatif, memperbaiki perizinan, serta menindak usaha ilegal di sektor ekstraktif.
- Memprioritaskan pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial, baik antarwilayah maupun antarkelompok, termasuk penguatan UMKM, perbaikan bansos, serta konversi subsidi energi ke bantuan tunai.
- Mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan teknokrasi dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar program populis yang membebani fiskal.
- Memperkuat institusi, tata kelola, dan demokrasi untuk mengembalikan kepercayaan publik, memberantas konflik kepentingan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan langsung mengundang perwakilan AEI ke kantornya. Luhut menilai masukan dari para ekonom penting agar pemerintah dapat memastikan kebijakan ekonomi yang ditempuh “sudah berada di jalur yang tepat.”
Dalam dialog itu, Luhut memaparkan sejumlah langkah pemerintah, termasuk deregulasi perizinan melalui sistem OSS, percepatan digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas belanja negara, hingga rencana relokasi industri garmen dan alas kaki dari Amerika Serikat ke Indonesia yang diperkirakan menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja. Ia juga menyinggung adanya pilot project digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial.
AEI menegaskan, tujuh desakan ini merupakan peringatan dini. Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti, risiko perlambatan ekonomi, ketimpangan, hingga krisis kepercayaan publik dikhawatirkan akan semakin besar. (Sumber update Nusantara)
