VIRALTIVI.COM – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menegaskan komitmennya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar rapi di atas laporan. Setelah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Maulana langsung mengalihkan fokus pada optimalisasi APBD tahun berjalan.
Pada Senin (6/7/2026), Maulana memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 di Aula Bapperida Kota Jambi. Jajaran pejabat menghadiri rapat tersebut secara lengkap, mulai dari Sekretaris Daerah, seluruh Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, hingga perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan, aset, dan pelaksanaan program pembangunan.
Rapat ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, melainkan ruang evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2026 hingga semester pertama. Dalam kesempatan tersebut, setiap OPD diminta memaparkan capaian masing-masing secara transparan, meliputi realisasi fisik, serapan anggaran, kegiatan yang sudah berjalan maupun yang belum bergerak, capaian pendapatan, hingga kendala yang menghambat pelaksanaan program.
Maulana menegaskan dirinya menghindari pola lama di mana belanja daerah menumpuk di penghujung tahun. Pola tersebut dinilai berisiko menghambat program, menunda manfaat yang seharusnya diterima masyarakat, serta membuat perputaran ekonomi daerah tidak maksimal akibat OPD yang dikejar waktu menjelang tutup tahun anggaran. Evaluasi di pertengahan tahun ini sengaja dilakukan agar pemerintah masih memiliki waktu dan ruang untuk mempercepat kegiatan yang tertahan.
“Hari ini saya berkumpul dengan Sekda, seluruh Asisten, seluruh Kepala OPD dan Camat. Yang pertama karena kita sudah berada di pertengahan tahun melakukan rapat realisasi fisik dan realisasi keuangan termasuk juga evaluasi untuk meningkatkan pendapatan di tengah efisiensi,” ujar Maulana.
Secara umum, Maulana menyebutkan bahwa realisasi belanja Pemerintah Kota Jambi saat ini telah mendekati 50 persen dengan deviasi capaian yang tidak terlalu jauh. Kendati demikian, ia tetap menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk terus mendorong pelaksanaan kegiatan secara maksimal.
“Alhamdulillah secara umum dari belanja kita sudah mendekati 50 persen. Artinya deviasinya tidak terlalu banyak. Ini terus akan didorong supaya APBD mampu menjadi stimulus ekonomi dengan pelaksanaan berbagai macam program kegiatan dan pembangunan. Insya Allah sesuai dengan rencana,” katanya.
Bagi Maulana, APBD harus dipahami sebagai mesin penggerak ekonomi, bukan sekadar dokumen pembiayaan pemerintahan. Ketika belanja pemerintah berjalan tepat waktu, proyek bergerak, jasa bekerja, barang dibeli, tenaga kerja terserap, dan pelaku usaha mendapatkan ruang, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, keterlambatan belanja dinilai bukan lagi sebatas persoalan administrasi, melainkan berdampak langsung pada lambatnya perputaran ekonomi daerah.
Selain sektor belanja, Maulana juga menyoroti sektor pendapatan. Ia mengapresiasi realisasi pajak daerah yang menunjukkan tren positif di kisaran 53 persen. Namun, di sisi lain, penerimaan dari sektor retribusi masih menjadi tantangan tersendiri.
Penurunan capaian retribusi ini disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang membuat sejumlah jenis retribusi tidak lagi diperbolehkan untuk dipungut oleh pemerintah daerah.
“Kemudian yang kedua dari aspek pendapatan alhamdulillah juga kita sudah di 53 persen dari pajak. Yang agak kurang adalah retribusi karena memang di HKPD banyak retribusi yang tidak boleh ditarik lagi. Ini sesuai dengan HKPD,” jelas Maulana.
Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kota Jambi untuk memutar otak agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga tanpa harus membebani masyarakat secara berlebihan. Sebagai langkah konkret, Maulana telah membentuk tim khusus yang dikoordinasikan melalui para Asisten. Tim ini ditugaskan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan baru sekaligus merumuskan strategi strategis ke depan.
“Maka saya sudah membentuk tim melalui Asisten untuk berbicara mengenai bagaimana meningkatkan pendapatan dan juga bagaimana supaya belanja tepat sasaran dan bisa terealisasi secara maksimal sehingga berimbang antara pendapatan dan belanja. Dan ini menjadi dasar kita untuk menyusun anggaran di 2027,” pungkasnya.
