VIRALTIVI.COM – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Wali Kota, Kamis pagi (2/4/2026).
Kegiatan strategis ini menandai dimulainya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah sepanjang tahun 2025. Pertemuan ini melibatkan Kepala Daerah dan Ketua DPRD di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) BPK RI dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Wali Kota Maulana menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan menyediakan data akurat bagi tim pemeriksa.
”Kami menyambut baik pemeriksaan ini. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan tantangan pada sektor aset, terutama pencatatan aset lama yang masih menjadi catatan. Sebagai solusinya, Pemkot Jambi akan segera melakukan sensus aset besar-besaran untuk memperbaiki validitas data,” tegas Maulana.
Maulana juga menyoroti implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Ia mengakui bahwa Kota Jambi, sebagaimana banyak daerah lain di Indonesia, masih memikul beban belanja pegawai yang cukup tinggi, yakni di atas 50%. Angka ini masih terpaut jauh dari target ideal nasional sebesar 30%.
“Sebagai ibu kota provinsi, belanja pegawai di Kota Jambi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat. Kita tidak mungkin mengambil langkah ekstrem seperti pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK,” jelasnya.
Menurut Maulana, solusi paling realistis yang akan ditempuh adalah dengan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya pendapatan, persentase beban belanja pegawai terhadap total anggaran secara otomatis akan terkoreksi menuju angka yang lebih proporsional.
Sementara itu, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Rosihan Enggrie Widyarsa, mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dapat mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Meskipun memuji pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang stabil di angka 5%, Rosihan menyarankan agar Pemkot mulai mendiversifikasi agenda kegiatan daerah.
”Selama ini kita fokus pada kuliner dan pameran. Ke depan, kami mendorong adanya sport tourism atau event olahraga rutin tahunan yang memiliki dampak ekonomi ganda (multiplier effect) bagi masyarakat,” saran Rosihan.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal PKN V BPK RI, Widhi Widayat, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu pada Maret lalu.
”Penyerahan laporan yang tepat waktu mencerminkan komitmen kuat dan sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ini adalah bentuk disiplin dan transparansi agar daerah tidak terus bergantung pada transfer pusat, melainkan mampu mengelola keuangan secara mandiri dan berintegritas,” pungkas Widhi.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Maulana turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si., serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kota Jambi. (Red)
