MUARA SABAK – Program pengadaan kapal bantuan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini berada dalam bidikan publik.
Proyek yang niat awalnya menjadi “angin segar” bagi nelayan Desa Lambur Luar, justru menyisakan tanda tanya besar mengenai integritas perencanaan dan kepatuhan terhadap kontrak pengadaan.
Kapal fiberglass KM Tanjab Timur Merata 01, yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Dillah Hikmah Sari pada akhir Desember 2025, ditemukan memiliki ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang mencolok.
Berdasarkan dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, Pemkab Tanjab Timur mengalokasikan Rp 1,8 miliar untuk fisik kapal dan Rp 90 juta untuk jasa desain konsultan (PT Sarawani Visindo Teknik). Seluruh dokumen anggaran di DPRD menyepakati satu angka: 10 GT.
Namun, hasil pengukuran resmi pihak Syahbandar menunjukkan fakta berbeda kapal tersebut berukuran 16 GT. Selisih 6 GT ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan indikasi kuat adanya proses pengadaan yang tidak berjalan sesuai Detail Engineering Design (DED) awal.
Secara hukum, perubahan spesifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa melalui mekanisme Addendum Kontrak yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Asas Kepastian Hukum: Jika kontrak berbunyi 10 GT tetapi yang diserahkan 16 GT, muncul risiko hukum pada saat pemeriksaan BPK. Secara administratif, aset ini sulit dicatatkan karena “barang yang dibeli berbeda dengan barang yang datang.”
Indikasi Mutu: Pakar pengadaan sering mengingatkan bahwa jika volume bertambah namun harga tetap, patut dicurigai adanya pengurangan kualitas material (downspek) di bagian lain guna menutupi biaya volume yang membengkak tersebut.
Secara kasat mata, mendapatkan kapal yang lebih besar (16 GT) mungkin terlihat menguntungkan bagi Koperasi Ridho Ibu Lestari. Namun, jika ditinjau dari Asas Manfaat dan Etika Kelayakan, hal ini bisa menjadi beban:
Beban Operasional: Kapal 16 GT membutuhkan daya mesin dan konsumsi BBM yang jauh lebih besar dibandingkan 10 GT.
Legalitas Melaut: Perizinan (SIPI/SIUP) kapal 10 GT berbeda dengan 16 GT. Ketidaksinkronan data ini dapat membuat nelayan rentan terjerat masalah hukum saat diperiksa di tengah laut oleh aparat penegak hukum perairan.
Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, S.H., tampak menarik garis tegas. Ia menegaskan bahwa fungsi legislasi dan budgeting telah selesai pada angka 10 GT.
”Fungsi kami hanya sampai di pengawasan. Kalau ada kejanggalan, silakan sesuai versi yang ada,” tegas Zilawati saat melakukan sidak ke lokasi.
Pernyataan ini seolah menjadi sinyal hijau bagi lembaga pengawas internal (Inspektorat) maupun aparat penegak hukum untuk mulai menelusuri di mana letak “melesetnya” perencanaan ini. Apakah ada salah hitung dari konsultan Batam tersebut, ataukah ada pengalihan spesifikasi secara sepihak oleh penyedia jasa. ( Indra Syamsu )
